TARAKAN, Kalpress.ID – Wacana penggabungan (merger) SMP Negeri 13 dan SMP Negeri 14 Tarakan memicu keresahan di kalangan orang tua siswa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menegaskan bahwa pihaknya siap pasang badan dan mengawal ketat persoalan ini agar tidak terealisasi.
Hingga saat ini, rencana penggabungan kedua sekolah tersebut dipastikan masih sebatas wacana dan belum ada tindak lanjut resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan. Kendati demikian, DPRD Tarakan secara tegas menyatakan menolak rencana tersebut.
“Karena itu masih wacana, kami atas nama DPRD menyampaikan tidak setuju dengan wacana itu,” ujar Herman Hamid kepada awak media.
Sikap tegas DPRD ini diambil setelah menerima banyak keluhan dan aspirasi dari para orang tua murid yang khawatir akan dampak penggabungan sekolah terhadap anak-anak mereka. DPRD bahkan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan langsung keluhan warga.
Herman menekankan, prioritas utama saat ini adalah menjaga kondisi psikologis siswa agar tetap nyaman dalam menuntut ilmu.
“Kegelisahan orang tua itulah akhirnya kami menerima RDP mereka. Kami ingin anak-anak tetap fokus belajar dan mental mereka tidak terganggu dengan wacana itu,” jelasnya.
Guna memperjelas duduk perkara, DPRD Tarakan menjadwalkan agenda untuk duduk bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Legislator ingin membedah alasan di balik munculnya ide penggabungan sekolah tersebut.
Herman juga memastikan pengawalan ini akan dilakukan dalam jangka panjang. Pasalnya, beredar isu bahwa realisasi merger tersebut ditargetkan berjalan pada tahun 2027 mendatang.
“Insyaallah kami siap mengawal. Kami akan duduk bersama dengan Disdik membahas apa sebenarnya yang dimunculkan dari wacana itu. Kami mengawal supaya isu di 2027 akan di-merge itu tidak terjadi,” tegas Herman.
Di sisi lain, Herman Hamid juga memberikan catatannya terkait perkembangan dunia pendidikan di Tarakan, khususnya mengenai program Sekolah Rakyat. Berbeda dengan respons negatifnya terhadap wacana merger, DPRD justru memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan kebijakan yang sangat pro-rakyat karena menjadi angin segar bagi anak-anak dari kalangan keluarga prasejahtera untuk tetap bisa mengenyam pendidikan layak.
“Sekolah Rakyat ini program Presiden yang sangat kita apresiasi dan dukung. Ini solusi terbaik untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu,” pungkasnya.
