Tarakan, Kalpress – Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ketua PC PMII kota Tarakan Sakti Abimayu menyatakan dengan tegas siap mengontrol kebijakan Pemerintah Kalimantan Utara yang baru.
“Sudah sepatutnya sebagai Mahasiswa yang punya sistem kontrol pemerintahan (eksekutif) wajib mengawal kebijakan dalam hal ini Gubernur dan wakil Gubernur nanti yang akan dilantik.” Terangnya kepada Kalpress.com selasa (02/02/2021)
Lanjut Sakti, hal ini tertuang dalam Undang-undang nomo 9 tahun 1998, terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah Hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai kita terlena dalam euforia kepemimpinan kelembagaan Mahasiswa yang notabenenya harus dan wajib kita arahkan dalam melaksanakan pengawalan kebijakan kepemerintahan.” Tegasnya.
“Boleh kita dukung pemerintah dan kita ikuti aturan dan kebijakan yang berlaku, tetapi apabila kebijakan itu kemudian tidak memihak kepada masyarakat maka wajib kita teriakan dan persoalkan.” Tambahnya.
Selain itu, agen perubahan juga dituntut untuk selalu mengingat pemerintahan butuh kritikan dari luar, sehingga kebijakan dan program yang diambil tetap berjalan pada porosnya untuk kepentingan orang banyak.
“Ada banyak dugaan kasus penyelewengan anggaran di Pemerintahan, baik itu di kabupaten/kota maupun Provinsi Kalimantan Utara. Maka sangat disayangkan ketika kita bersikap menyatakan untuk mengawal dan mendukung pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur yang terpilih diperiode mendatang. Namun, banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di Kota Tarakan maupun provinsi Kalimantan Utara yang saat ini harus menjadi sorotan kaum Intelektual agar disuarakan.” Tutupnya (KT/RMA)
