JAKARTA, Kalpress.ID – Bea Cukai Watch (BCW) melontarkan kritik pedas terhadap pendekatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memberantas Barang Kena Cukai (BKC) atau rokok ilegal.
BCW menilai langkah Bea Cukai yang menonjolkan edukasi kepada pedagang eceran dan pemda justru mengesankan penanganan hukum tajam di hilir, namun tumpul di hulu.
Koordinator/Presidium BCW, Jimmy Endey, menegaskan edukasi masyarakat memang penting. Namun, pedagang kecil dan masyarakat tidak boleh dijadikan tumpuan utama seolah-olah mereka adalah akar masalah.
“Masyarakat memang perlu diedukasi. Tetapi jangan sampai negara sibuk mengajari masyarakat membedakan rokok legal dan ilegal, sementara pertanyaan yang lebih besar tidak terjawab: siapa yang memproduksi, siapa distributornya, dan siapa pemodalnya?” tegas Jimmy di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Poin-Poin Utama Sorotan BCW:
-
Jangan Hanya Menyasar Warung Kecil: Keberadaan rokok ilegal di warung adalah ujung dari rantai distribusi. Penindakan seharusnya agresif membongkar produsen, pengangkut, dan pemodal.
-
Buka Data Penindakan: BCW meminta DJBC membuka transparan data penindakan berdasarkan level pelaku (pengecer vs distributor/produsen) serta penanganan kasus pita cukai palsu (ASPAL).
-
Usut Tuntas Pita Cukai Palsu: Temuan pita cukai palsu harus jadi pintu masuk menelusuri pencetak dan pemesannya, bukan sekadar melatih pedagang mengecek pita cukai dengan lampu ultraviolet.
-
Evaluasi Pengawasan Internal: DJBC didesak tidak tabu memeriksa kemungkinan adanya kebocoran informasi atau keterlibatan oknum aparat jika jaringan ilegal beroperasi lama.
-
Edukasi Bukan Indikator Utama: Keberhasilan penindakan tidak diukur dari banyaknya stiker “Gempur Rokok Ilegal” yang ditempel, melainkan dari berkurangnya pasokan dan terputusnya jaringan besar.
Jimmy menyimpulkan bahwa kampanye dan penindakan harus sejalan agar masyarakat serta pedagang eceran tidak menjadi korban yang paling mudah ditindak.
“Pesan BCW sederhana: jangan hanya gempur warungnya. Gempur pabrik ilegalnya, distributornya, pemodalnya, hingga siapa pun yang melindunginya. Edukasi silakan jalan, tapi penegakan hukum harus mengejar sumber masalahnya,” pungkas Jimmy.
