Tanjung Selor, kalpress.ID – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) melayangkan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan belanja daerah Pemprov Kaltara pada APBD TA 2025. Gerindra mendesak pemprov membenahi perencanaan anggaran agar eksekusi program tidak selalu kejar tayang di penghujung tahun.
Masukan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Agus menyebut, matangnya perencanaan menjadi kunci utama agar target pembangunan tercapai tanpa penumpukan anggaran di akhir tahun.
“Perencanaan yang matang akan membuat target program lebih mudah dicapai dan pelaksanaan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun,” tegas Agus Salim.
Gerindra juga menyoroti realisasi belanja modal yang berdampak langsung ke masyarakat. Setiap Perangkat Daerah (PD) diminta mempercepat proses lelang barang dan jasa serta memperkuat pengawasan internal.
Tak hanya itu, Agus menyentil Pemprov Kaltara agar tak cuma bangga dengan angka serapan anggaran yang tinggi, tetapi juga memperhatikan dampak nyatanya di lapangan.
“Keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Evaluasi juga harus memperhatikan pencapaian indikator kinerja, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” terangnya.
