JAKARTA, Kalpress.ID – Ketimpangan akses digital di wilayah beranda negara masih menjadi “pekerjaan rumah” yang belum tuntas. Di tengah gempuran era modernisasi, sejumlah kawasan kepulauan dan desa-desa terpencil di Kalimantan Utara (Kaltara) nyatanya masih harus berjuang melawan keterbatasan jaringan internet. Jeritan warga perbatasan inilah yang dibawa langsung oleh jajaran DPRD Kaltara saat menggedor pintu DPR RI di Jakarta, pekan kemarin.
Dalam kunjungan kerja strategis tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menegaskan bahwa masalah blank spot atau ketiadaan sinyal bukan lagi sekadar urusan susahnya berkomunikasi via ponsel. Lebih dari itu, minimnya infrastruktur telekomunikasi telah menjadi batu sandungan besar yang melumpuhkan efektivitas pelayanan publik serta membatasi hak masyarakat dalam mengakses layanan dasar pemerintahan.
Menurut Muddain, lompatan teknologi yang terjadi secara global saat ini harus diimbangi dengan asas pemerataan di dalam negeri. Ia memandang pembangunan infrastruktur digital tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar saja, melainkan wajib menyentuh masyarakat yang tinggal di garda terdepan NKRI, baik di kawasan pesisir, pulau terluar, maupun pedalaman hutan Kaltara.
“Jujur saja, masih banyak wilayah kita di Kaltara yang mengalami keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi. Kondisi miris ini tentu menjadi tantangan berat dalam upaya kita meningkatkan mutu pelayanan publik serta mendorong laju pembangunan daerah,” kata Muddain dengan nada optimistis saat ditemui usai pertemuan di Senayan.
Politisi senior ini menjelaskan bahwa di era digital, konektivitas internet telah bermutasi menjadi kebutuhan primer yang setara dengan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya. Mulai dari urusan administrasi sekolah, sistem rujukan kesehatan di puskesmas, hingga geliat aktivitas ekonomi makro maupun mikro di desa-desa, semuanya kini bergantung pada kekuatan sinyal.
Muddain meyakini, tersedianya jaringan internet yang stabil akan menjadi stimulan luar biasa bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Internet yang sehat diyakini mampu mendobrak dinding isolasi informasi, mengasah keterampilan generasi muda, serta membuka keran pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha kecil berbasis digital di pelosok daerah.
“Ketika akses internet sudah tersedia dengan baik dan merata, masyarakat di pedalaman akan memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Anak-anak bisa belajar dengan layak, pelayanan kesehatan lebih cepat, dan ekonomi kreatif warga bisa langsung naik kelas,” imbuhnya secara gamblang.
Melalui forum Rapat Dengar Pendapat di DPR RI tersebut, legislatif Kaltara menaruh harapan besar agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait segera mengintervensi anggaran untuk percepatan pembangunan menara-menara telekomunikasi. Muddain menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa makna kemerdekaan pembangunan yang hakiki di era modern harus mencakup kedaulatan informasi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Adv)
