JAKARTA, Kalpress.ID – DPRD dan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) ‘terbang’ ke Jakarta demi memperjuangkan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mereka menggelar audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI untuk mendorong percepatan pembangunan jalan di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis (23/7/2026). Pihak Kaltara meminta pusat mengambil alih dan mempercepat pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie. Turut hadir Wakil Ketua DPRD H. Muddain, Ketua Komisi III Jufri Budiman beserta jajaran, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, hingga Anggota DPR RI Dapil Kaltara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang.
Keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama Kaltara mengadu ke pusat. Kemampuan fiskal APBD Kaltara dinilai tak sanggup menanggung biaya pembangunan akses jalan perbatasan tersebut secara mandiri.
“Pemerintah daerah mendorong penuh dukungan Pemerintah Pusat agar pembangunan akses jalan ini dapat segera direalisasikan,” ujar Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie.
Sinergi lintas lembaga—mulai dari DPRD, Pemprov Kaltara, DPR RI, Pemkab Nunukan, hingga KemenPU—diharapkan bisa memangkas keterisolasian wilayah perbatasan. DPRD Kaltara pun menegaskan bakal mengawal ketat aspirasi ini hingga menjadi proyek nyata demi menghadirkan pemerataan pembangunan dan memperkuat kehadiran negara di garis depan perbatasan.
