Tanjung Selor, Kalpress.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tak cukup sekadar diukur dari piala administrasi atau opini audit. Kinerja anggaran dinilai baru berhasil jika dampaknya nyata dirasakan warga, khususnya masyarakat di kawasan pelosok dan terisolir.
Kritik dan masukan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltara, H. Saleh. Pihaknya membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, pekan lalu.
Dalam sorotannya, Saleh mencermati capaian realisasi pendapatan daerah yang menyentuh angka 86,42 persen dari target. Menurutnya, angka ini mengindikasikan masih tingginya potensi fiskal daerah yang belum tergarap maksimal oleh Pemprov Kaltara, terutama pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara lebih inovatif, tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha,” kata H. Saleh saat menyampaikan pandangan fraksi.
Selain masalah pendapatan, Fraksi Demokrat memberikan sorotan tajam pada realisasi belanja daerah yang berada di angka 85,91 persen. Saleh menilai serapan belanja modal yang baru mencapai 72,86 persen sangat memprihatinkan karena anggaran tersebut berdampak langsung pada pembangunan fisik.
“Rendahnya serapan belanja modal patut menjadi bahan evaluasi serius karena belanja modal merupakan instrumen utama pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Saleh.
Ia memungkas bahwa tolok ukur utama dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah adalah hadirnya perubahan konkret bagi publik. Setiap rupiah dalam APBD Kaltara harus bermuara pada pemerataan infrastruktur serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kehidupan sehari-hari.
