TANJUNG SELOR, Kalpress.ID – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menerapkan prinsip keadilan anggaran guna memastikan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, khususnya kawasan perbatasan dan pedalaman.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara Agus Salim dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 menyatakan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya terfokus pada kawasan tertentu.
“Fraksi Gerindra memandang pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota harus memperoleh perhatian yang proporsional, khususnya kawasan perbatasan, wilayah pedalaman, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan dasar,” kata Agus Salim di Tanjung Selor.
Ia menjelaskan, dengan letak geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, keberadaan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah terisolasi menjadi perhatian mendesak dalam penyusunan kebijakan anggaran mendatang.
Agus menambahkan bahwa keberhasilan suatu daerah diukur dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan dan mengakses layanan publik.
“Keberhasilan pembangunan harus dirasakan secara merata. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal karena keterbatasan akses maupun perhatian dalam kebijakan anggaran,” ujar Agus.
