TANJUNG SELOR, Kalpress.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai kemandirian fiskal daerah hingga kini masih menjadi tantangan mendasar yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Tingginya ketergantungan Pemprov Kaltara terhadap dana alokasi transfer dari pemerintah pusat dinilai dapat membahayakan postur anggaran daerah jika tidak segera diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, menyampaikan hal tersebut dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Ia mengungkapkan bahwa peningkatan PAD tidak bisa lagi sekadar mengandalkan pemungutan rutin bulanan, melainkan butuh terobosan ekstensifikasi, perbaikan basis data pajak, serta pembendungan celah kebocoran anggaran melalui digitalisasi.
“Ketergantungan yang masih besar terhadap transfer pusat harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memperluas basis pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi yang sehat dan digitalisasi,” tegas Aluh Berlian.
Tak hanya sektor penerimaan, Golkar juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mana dari alokasi Rp3,076 triliun, total penyerapan anggaran hanya mencapai Rp2,642 triliun atau setara 85,91 persen.
Catatan merah terpusat pada pos belanja modal yang hanya menyentuh 72,86 persen, padahal alokasi ini sangat dinantikan warga untuk pembangunan fisik jalan, jembatan, hingga fasilitas publik di Kaltara.
