JAKARTA, Kalpress.ID – Akses sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih minim. Kondisi ini memicu perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Nasir dalam agenda silaturahim dan dialog bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati, di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Nasir menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat perbatasan. Sayangnya, banyak produk lokal berkualitas tinggi dari Kaltara yang belum bisa bersaing secara maksimal di pasar yang lebih luas hanya karena terkendala kepemilikan dokumen sertifikasi halal.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap program sertifikasi halal terus diperluas dan diprioritaskan bagi daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Semakin banyak UMKM yang tersertifikasi, semakin besar peluang mereka berkembang dan menembus pasar yang lebih luas,” ujar Muhammad Nasir.
Menurut Nasir, penguatan sektor ini bukan sekadar membantu usaha kecil, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat fondasi ekonomi keluarga di beranda depan negara.
Menanggapi urgensi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati, memberikan apresiasi tinggi terhadap masukan yang dibawa oleh perwakilan legislatif daerah. Ia sepakat bahwa pemenuhan legalitas halal bagi produk lokal adalah kebutuhan krusial demi mendongkrak daya saing ekonomi masyarakat.
Rahmawati berkomitmen akan membawa isu ini ke tingkat pusat dan mengawal komunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan atas program sertifikasi halal.
“Kolaborasi antara DPR RI dan DPRD harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan bersama. Insya Allah aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan komunikasikan kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya,” tegas Rahmawati. (adv)
