Tarakan, Kalpress – Semakin dekatnya pelaksanaan Pencoblosan Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus Memaksimalkan pematangan tahapan sekaligus pengawasan. Jumat Pagi (11/09/2020).
KPU dan Bawaslu Kota Tarakan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam membahas kendala-kendala yang dialami instansi masing-masing.
“Ini bagian dari rutinitas kami, bahwa memang di dalam aturan, setiap tahapan itu kami diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu. Kami berharap, semua tahapan itu bisa berjalan dengan sinergi. Mulai dari tahapan persiapan dan pelaksanaan. Di tahapan persiapan itu kan kami minta, dari Bawaslu maupun dari PPK terkait dengan proses semua tahapan. Misalnya, yang belum dilaksanakan ini kan perekrutan KPPS itu jumlahnya 3000an, itu nanti ada masukanlah supaya bagaimana idealnya KPPS itu,” ungkap Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin, kepada Kalpress.com
“Terus kemudian tahapan mutakhir yang berjalan saat ini, itu juga kami meminta masukan dari PPK dan Panwaslu seperti apa agar pemutakhiran itu benar-benar mutakhir. Maksudnya datanya valid, tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT,” sambungnya.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi petugas menjelang pelaksanaan. Seperti mengupayakan pengantaran C-6 kepada langsung pemiliknya. Meski demikian, hingga saat ini pihaknya masih mencari formulasi yang tepat.
“Terus kemudian untuk tahapan kampanye, di situ kan kami diperintah untuk menentukan lokasinya. Ini sebenarnya harus sinergi juga, antara panwaslu dan PPK. Seperti apa masukan-masukannya yang kemarin perlu dibenahi. Terus kemudian, distribusi logistik. Logistik ini kan memang di Tarakan tidak ada geografis terlalu jauh, tapi kita juga tentu harus persiapkan secara maksimal,” tukasnya.
“Ketika kemarin teman-teman baik dari PPK maupun dari Panwaslu Kota ada yang melihat ada potensi masalah di situ, apalagi distribusi logistik ini kan hak suara orang. Apalagi di situ C-6 harus disampaikan ke orangnya langsung. Oleh karena itu kami mencari, formulasi yang pas. Kami berharap ada masukan juga. Jadi, antara KPU dan Bawaslu bersinergi juga dalam melaksanakan tahapan,” lanjutnya.
Sementara itu, ketua Bawaslu Tarakan Muhammad Zulfauzi Hasly menerangkan, pada prinsipnya pertemuan tersebut dilakukan guna memaksimalkan kinerja penyelenggara pemilu lebih maksimal. Mengingat pada pemilu sebelumnya, terjadi banyak hal yang tidak terduga.
“Prinsipnya ini kan kami diundang KPU dalam melaksanakan Rakor, jadi untuk pertama ini kami membahas untuk hal-hal yang sudah dilakukan kemudian yang akan dilakukan seperti apa. Jadi, teman di KPU dan Bawaslu itu kan bisa bekerja maksimal, dalam mengatasi potensi-potensi pelanggaran saat pilkada. Terus kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menganggu jalannya tahapan seperti apa,” jelasnya.
“Di luar daripada itu, supaya bagaimana teman-teman bisa saling mengenal agar nanti dalam menjalankan tahapan komunikasinya dapat dilakukan lebih mudah,” tutupnya. (KT/RMA).
