Menjaga Etika Publik di Era Demokrasi
Oleh : Ketua LMND Kalimantan Utara, Heris
Demokrasi yang sehat dibangun di atas asas transparansi, akuntabilitas, dan pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga negara. Oleh karena itu, setiap bentuk rangkap jabatan—terlebih yang bersinggungan antara ranah legislatif dan eksekutif—patut dicermati secara kritis, tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sudut etika dan kepantasan publik.
Di Kalimantan Utara, kami mencatat adanya praktik rangkap jabatan yang dijalankan oleh seorang anggota DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Ketua TP PKK. Secara administratif, mungkin tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hal ini. Namun sebagai organisasi gerakan mahasiswa, LMND Kalimantan Utara menilai bahwa praktik ini perlu dikritisi secara jernih.
Anggota DPR RI adalah wakil rakyat yang memiliki mandat untuk menyuarakan aspirasi konstituennya di tingkat nasional, mengawasi jalannya pemerintahan, serta merancang undang-undang yang progresif dan berpihak pada rakyat. Di sisi lain, Ketua TP PKK adalah perpanjangan tangan dari program sosial kemasyarakatan di tingkat daerah, yang seringkali bersinergi langsung dengan program eksekutif.
Ketika dua fungsi strategis ini berada dalam satu tangan, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah tetap berjalan independen? Bagaimana menjamin tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara tugas legislatif dan peran sosial-politik dalam struktur eksekutif daerah?
Sebagai anak muda yang mewakili suara mahasiswa, kami tidak sedang menyerang personal, melainkan mendorong refleksi kolektif atas praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan bias kekuasaan dan konflik peran. Demokrasi harus dijaga dengan praktik yang beretika dan menjunjung tinggi integritas jabatan publik.
Kaltara sebagai provinsi muda tentu membutuhkan teladan kepemimpinan yang visioner dan etis, bukan sekadar akumulasi jabatan. Justru dengan melepaskan satu posisi demi menjalankan tanggung jawab lain secara penuh, seorang pemimpin akan menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen pada pelayanan publik yang berkualitas.
Kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kalimantan Utara menyerukan agar semua pihak, terutama pejabat publik, senantiasa menjaga marwah jabatan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Karena di tengah krisis kepercayaan publik, hanya dengan keteladanan dan etika pejabatlah, harapan akan perubahan bisa hidup dan tumbuh.
