Tarakan, Kalpress – Berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kaltara, melahirkan nuansa baru di pemerintahan setiap daerah, tidak terkecuali Kaltara. Usai pemilihan gubernur (Pilgub) memunculkan 1 kontestan yang menjadi pemimpin baru dalam menahkodai pemerintahan Kaltara.
Saat dikonfirmasi, Ketua tim Koalisi Partai Zainal-Yansen, Norhayati Andris menuturkan dengan kemenangan yang diraih pasangan calon ZIYAP, pihaknya masih dalam proses penyusunan program kerja yang akan dilakukan setelah 100 hari pemerintahan.
“Mungkin kami dari tim koalisi partai dari Zainal-Yansen, akan kembali melakukan pertemuan untuk memprioritaskan atau mempersiapkan transisi dari pemerintahan sebelumnya. Jadi untuk merealisasikan janji politik, itu baru kita bahas dalam pemerintahan 100 hari,” ujarnya, Sabtu (12/12/2020).
Ia menegaskan, nantinya tidak serta merta melakukan perombakan program yang telah dikerjakan pemerintah sebelumnya. Ia menuturnya, pihaknya bisa saja menggunakan program tersebut jika dinilai cukup baik untuk masyarakat.
“Kalau program-program itu baik dan program itu untuk kebanyakan masyarakat, tentu kita akan dukung sepenuhnya. Sesuai dengan slogan dan janji politik mereka, membangun desa, menata Kota. Apa yang menjadi harapan masyarakat di desa dan kota itu akan kami evaluasi kemudian kami akan rekap dan kami realisasikan secara bertahap,” tuturnya.
Karena menurutnya, pemerintahan ZIYAP tentunya memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Sehingga, jika program tersebut masih diperlukan maka hal tersebut bisa saja dapat dilanjutkan.
Terkait adanya isu perombakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ia menuturkan jika pihaknya belum dapat berkomentar lebih jauh. Mengingat, saat ini pihaknya masih terfokus dalam penyusunan program kerja yang siap direalisasikan.
“Kalau soal pejabat OPD tentu itu merupakan urusan internal dan kami juga akan melibatkan tokoh-tokoh. Sehingga, nantinya tokoh masyatakat di Kaltara dapat berkontribusi lebih besar kepada pembangunan di Kaltara. Karena Kaltara ini milik kita bersama bukan milik kelompok atau perseorang. Kaltara ini rumah kita,” terangnya.
Saat ditanyakan janji politik ZIYAP yang akan mengembalikan status pelabuhan Tengkayu kepada Pemkot Tarakan, ia menerangkan jika sejauh ini pihaknya masih berupaya merealisasikan hal tersebut. Meski demikian, saat ini pihaknya masih mempelajari langkah-langkah dalam prosesnya.
“Kalau soal tengkayu 1, mungkin nanti kami sesuaikan dengan aturan, apakah janji politik itu dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah, atau harus di bawah ke pusat,”pungkasnya. (KT/RMA)