TANJUNG SELOR, Kalpress.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan komitmen serius dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Bumi Benuanta. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Partai Buruh Exco Kaltara, serikat buruh, dan organisasi masyarakat pada Selasa (05/05/26), DPRD merumuskan sejumlah langkah strategis untuk menuntaskan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kaltara ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., didampingi Wakil Ketua I, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., serta sejumlah anggota legislatif lainnya. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat dalam momentum peringatan May Day 2026.
Dalam forum tersebut, perwakilan buruh menyuarakan sejumlah isu krusial, mulai dari tingginya angka pengangguran, praktik outsourcing, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Menanggapi hal itu, H. Muddain menegaskan bahwa DPRD bekerja atas nama rakyat dan siap mengawal setiap permasalahan hingga tuntas. Salah satu terobosan besar yang akan didorong adalah percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah.
“Kami akan mendorong percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kalimantan Utara, memperkuat kebijakan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan pengawasan di lapangan,” tegas Muddain.
Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Selain itu, rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun anggaran 2026 juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM daerah.
Sebagai langkah konkret, DPRD meminta seluruh aspirasi diinventarisasi secara tertulis agar pembahasan bersama pemerintah daerah dan OPD terkait dapat menghasilkan solusi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Data pencari kerja yang terkumpul juga akan segera dikoordinasikan untuk mendukung program penempatan kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltara.
