Jakarta, Kalpress.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tancap gas. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, tim legislator ini melakukan rangkaian gerilya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta inspeksi lapangan di Jakarta sejak awal pekan ini.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. DPRD Kaltara ingin memastikan tahapan penyusunan dan pengawasan LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 berdiri di atas landasan regulasi yang presisi dan transparan.
Dalam pertemuan di Kemendagri, Pansus yang dikomandoi oleh Dino Andrian, SH, bersama jajaran anggota seperti H. Hamka, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Ladullah, mendalami indikator penilaian kinerja kepala daerah.
Tujuannya jelas: agar setiap evaluasi yang dikeluarkan DPRD memiliki bobot teknis yang kuat, bukan sekadar opini subjektif.
“Konsultasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kualitas rekomendasi DPRD. Kami ingin memastikan proses pembahasan LKPj berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi pusat,” tegas Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian.
Tak berhenti di meja birokrasi kementerian, Pansus langsung bergerak melakukan monitoring lapangan ke Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta. Ada dua poin krusial yang menjadi sorotan tajam para legislator:
-
Efektivitas Layanan: Menilai sejauh mana peran Badan Penghubung dalam menjembatani kepentingan Pemprov Kaltara dengan berbagai kementerian/lembaga di pusat.
-
Realisasi Anggaran: Membedah kesesuaian antara program kerja yang direncanakan dengan fakta realisasi di lapangan.
Hasil dari “potret” lapangan ini nantinya akan dikonversi menjadi poin-poin rekomendasi krusial yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur.
Rangkaian agenda maraton di Jakarta ini menjadi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan DPRD Kaltara berjalan progresif. Pansus LKPj menegaskan tidak akan ada celah bagi program yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang profesional dan transparan, DPRD Kaltara optimistis kinerja pemerintahan di masa mendatang akan semakin meroket demi kemajuan Bumi Benuanta. (adv)
