Tarakan, Kalpress – Meski pelaksanaan Pilgub terhitung masih 4 bulan lagi, namun sebagian kalangan memprediksi kontestasi Pilgub tahun ini berlangsung sengit. Sehingga, sebagian kalangan mempertanyakan sejauh apa persiapan Bawaslu dalam mengantisipasi adanya kecurangan pada pilgub 2020.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Kaltara, Sulaiman, SH., LLM menerangkan sejauh ini pihaknya tentu telah mematangkan persiapan pengawasan. Hanya saja, ia mengakui sebagian strategi pengawasan berbentuk inteligensi yang bersifat rahasia. Sehingga ia tidak dapat menjabarkan keseluruhan strategi pengawasan tersebut.
“Sebenarnya bentuk strategi pengawasannya tidak dapat dipaparkan secara keselurahan. Karena hal ini bersifat rahasia. Adapun bentuk strategi pengawasan yang mendasar tentu akan dilakukan seperti melakukan patroli, pengawasan media sosial dan membangun koordinasi pengawasan hingga tingkat RT,” Terangnya, Minggu (20/09/2020).
Dijelaskannya, tentunya pengawasan tersebut dilakukan secara intens 24 jam yang dilakukan masing-masing tim. Selain itu, ia memastikan tempat-tempat yang bisa saja dijadikan kampanye juga tak luput dari pengawasan Bawaslu.
“Kami nanti akan memantau tempat-tempat yang mungkin saja digunakan kampanye hitam misalnya tempat-tempat yang dilarang seperti sekolah, rumah ibadah, kampus, dan kantor instansi. Untuk kampanye, kami sudah tabulasi semua,” terangnya.
Adapun media sosial yang juga dianggap rawan terhadap kampanye hitam tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu. Sehingga mengimbau kepada tim pemenangan agar dapat menggunakan cara sehat dalam berkampanye.
“Termasuk di media sosial sudah kami tabulasi. Tapi kami baru bisa melakukan penindakan ketika ada penetapan calon. Karena itu sudah masuk ranah kami,” tuturnya.
Lanjutnya, pihak juga telah melakukan pemetaan pengawasan kelompok-kelompok tertentu yang rawan terjadi gesekan. Mengingat, sebuah kelompok juga sangat rawan menjadi sasaran kampanye serta rawan melakukan pelanggaran pemilu.
“Bahkan pemetaan demografi, Suku, ras agama dan antar kelompok (SARA), kami sudah melakukan pemetaan,” tukasnya.
Ia menambahkan, dalam memaksimalkan pengawasan, tentunya diperlukan koordinasi hingga ke tingkat RT. Sehingga, setiap RT terus menjaga intregritasnya dan turut memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk tidak tergoda terhadap money politik (politik uang).
“Koordinasi dan komunikasi di tingkat RT juga selalu kita lakukan dalam misalnya sosialisasi. Hari ini sudah kita lakukan, kami selalu berkoordinasi dengan lurah, kepala desa setempat. Untuk memberikan pemahaman masyarakat agar tidak terpengaruh money politik,” Tutupnya. (KT/RMA)
