Tanjung Selor, Kalpress.ID – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) dinilai dalam posisi yang cukup sehat hingga penutupan tahun anggaran 2025. Hal itu tecermin dari kokohnya posisi aset, ekuitas, hingga tingkat likuiditas daerah yang terjaga dengan baik.
Kondisi positif neraca keuangan Pemprov Kaltara tersebut mendapat sorotan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltara. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj Aluh Berlian, menyampaikan pandangan fraksinya terkait potret posisi keuangan daerah tersebut dalam rapat paripurna di Tanjung Selor, pekan ini.
Aluh memaparkan detail catatan keuangan daerah per 31 Desember 2025. Total aset Pemprov Kaltara menembus angka Rp 8,828 triliun dengan jumlah kewajiban sebesar Rp 541,304 miliar, sehingga nilai ekuitas daerah tercatat mencapai Rp 8,287 triliun.
“Saldo akhir kas sebesar Rp 14,957 miliar juga menunjukkan bahwa likuiditas daerah masih terjaga,” ujar Hj Aluh Berlian saat menjabarkan indikator kesehatan fiskal Pemprov Kaltara.
Menurut Aluh, indikator keuangan tersebut membuktikan ketahanan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas serta kesehatan fiskal. Posisi kas yang aman memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan secara berkelanjutan.
Kendati demikian, Fraksi Golkar memberikan catatan kritis bagi Pemprov Kaltara. Aluh menegaskan bahwa capaian deretan angka jumbo dalam laporan neraca keuangan tersebut tidak boleh berakhir hanya sebagai pemanis dokumen administrasi semata.
“Fraksi Golkar mengingatkan bahwa kekuatan neraca harus dibarengi dengan kualitas layanan publik yang nyata dan merata sampai ke masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” tegas Aluh menuntaskan penyampaiannya.
