Tanjung Selor, Kalpress.ID – Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan.
Salah satunya dengan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Pertama (RSP) di Kecamatan Bunyu, yang sebelumnya sempat terhenti akibat persoalan hukum.
Kini, setelah proses hukum terhadap kasus proyek tersebut dinyatakan inkrah, Pemkab Bulungan mengambil langkah proaktif dengan berkoordinasi langsung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak KPK untuk mencari solusi terbaik. Saat ini kami menunggu arahan lebih lanjut agar pembangunan RSP Bunyu dapat dilanjutkan sesuai koridor hukum,” ujar Bupati Bulungan, Syarwani.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan RS Bunyu bukan hanya proyek infrastruktur semata, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terluar, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
“Ini soal hak dasar warga. Kita ingin masyarakat Bunyu tidak lagi kesulitan atau harus bepergian jauh hanya untuk berobat. Rumah sakit ini harus segera terwujud,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kelanjutan pembangunan RSP Bunyu akan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum, sebagaimana arahan dari lembaga antirasuah.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum, Syarwani optimistis proyek ini bisa dilanjutkan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat Pulau Bunyu.
“Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Insyaallah, dengan pendampingan dari KPK, pembangunan RS Bunyu akan kembali berjalan dan bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” tambahnya.
Pembangunan RSP Bunyu menjadi bagian dari upaya Pemkab Bulungan mewujudkan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.
Ke depan, fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat menjadi pusat layanan rujukan yang modern dan representatif di kawasan pesisir.
“Langkah ini sebagai upaya pemerataan layanan kesehatan kita kepada seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Ramlan)
