Bulungan, Kalpress.ID – Setelah melalui serangkaian tahapan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan ini menjadikan anggaran perubahan meningkat menjadi Rp 2,5 triliun.
Persetujuan ini dicapai dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Rabu, 10 September 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan dewan terhadap ranperda tersebut. Rapat ini dihadiri oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si.; Wakil Bupati, Kilat, A.Md.; dan Sekretaris Daerah, Ir. H. Risdianto, S.Pi., M.Si serta unsur tokoh masyarakat, forkopimda dan perangkat daerah.
Dalam hal ini Bupati Syarwani menekankan pentingnya komitmen bersama dalam pembangunan.
“Perubahan APBD ini bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi komitmen kita bersama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Bulungan,” ujar Syarwani.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar.
“Kami akan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Bupati Syarwani juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas dukungannya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Bulungan yang telah mendukung dan bersama-sama membahas Ranperda ini hingga akhirnya disetujui menjadi Perda,” katanya.
Terkait pelaksanaan anggaran, Syarwani berkomitmen untuk menjalankannya dengan transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran ini secara efektif, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga berterima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjaga situasi kondusif di Kabupaten Bulungan dan mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan tidak mudah terpancing isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas.
Pemerintah menegaskan bahwa isu penarikan retribusi terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tidak benar, serta menjamin tidak ada penyesuaian atau kenaikan pajak sampai saat ini. (adv)
