Bulungan, Kalpress.ID — Pemerintah Kabupaten Bulungan secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bulungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025–2029. Jawaban pemerintah disampaikan langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Datu’ Adil, Kantor DPRD Bulungan, Selasa (22/7/2025).
Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kritik, saran, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi terhadap dokumen RPJMD, yang dinilainya sebagai bentuk komitmen kolektif dalam membangun arah pembangunan lima tahun ke depan. “RPJMD ini merupakan platform bersama, bukan milik eksekutif semata. Kami menyambut baik setiap koreksi konstruktif dari DPRD sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bulungan,” ujar Syarwani.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menegaskan keberpihakan pada sektor pertanian, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan akses pasar bagi petani. Pemerintah juga menegaskan bahwa sektor pendidikan, khususnya program pendidikan gratis, tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat, namun pada prinsipnya Pemkab Bulungan berkomitmen melanjutkan program-program afirmatif bagi masyarakat.
Sementara itu, menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan bahwa sejak 2023, 74 desa dan 7 kelurahan telah memiliki operator sistem informasi desa yang terintegrasi hingga tingkat kecamatan. Meski diakui masih ada tantangan infrastruktur, Pemkab tetap mendorong penggunaan teknologi baik secara online maupun offline untuk memastikan keterpaduan data pembangunan.
Bupati juga menekankan pentingnya penyusunan RPJMD yang inklusif, dengan melibatkan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dalam hal infrastruktur, ia menyebut pembangunan jalan perdesaan sekitar 100 km per tahun sebagai prioritas yang terus dilanjutkan. “Dokumen RPJMD juga sudah memuat isu-isu strategis seperti konektivitas antarwilayah, pembangunan SDM, digitalisasi layanan publik, serta ketahanan daerah,” lanjut Syarwani saat menjawab masukan Fraksi PKS.
Terkait pemberdayaan ekonomi desa, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Bulungan telah meluncurkan Koperasi Merah Putih yang kini mulai dijalankan di berbagai desa. Ini menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif berbasis potensi lokal.
Soal pembiayaan pembangunan, RPJMD disusun berdasarkan baseline realisasi pendapatan lima tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah tengah mendorong intensifikasi pajak dan retribusi, termasuk mengevaluasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan seperti pajak penerangan jalan, retribusi sampah, serta pajak reklame.
Menutup sambutannya, Bupati menyatakan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan bersama DPRD guna menyempurnakan RPJMD sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. “Dengan semangat Bulungan Bisa: berdaulat, inklusif, sinergi, dan adaptif, kita bertekad menjadikan RPJMD ini sebagai pondasi kuat dalam membangun Kabupaten Bulungan yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Adv)
