TARAKAN, Kalpress.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyaluran Beasiswa Khusus Kaltara Unggul Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil guna memastikan dana pendidikan daerah tidak bocor dan benar-benar jatuh ke tangan mahasiswa yang berhak.
Sikap tegas tersebut disampaikan dalam rapat kerja evaluasi dan pemantauan skema penyaluran beasiswa bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di Tarakan, Kamis (6/8/2026). DPRD menekankan agar seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengucuran dana, diawasi secara berlapis.
Fokus sasaran Beasiswa Khusus Kaltara Unggul 2026 diarahkan pada tiga kelompok prioritas utama, yakni mahasiswa asal Kaltara dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, serta mahasiswa yang menjadi korban musibah atau bencana alam.
Komisi IV DPRD Kaltara mengingatkan dinas terkait agar tidak main-main dalam melakukan seleksi berkas. Ketepatan penerima dinilai menjadi tolok ukur utama keberhasilan alokasi anggaran pendidikan di Kaltara.
“Kami minta seluruh proses seleksi dan verifikasi data calon penerima beasiswa dilakukan secara tertib, terbuka, dan jujur. Jangan sampai ada celah yang membuat bantuan ini tidak tepat sasaran. Prioritas utama kita sangat jelas, yaitu mahasiswa kurang mampu, disabilitas, dan yang terdampak musibah,” tegas perwakilan Komisi IV DPRD Kaltara di hadapan peserta rapat.
Selain menuntut seleksi yang bersih, Komisi IV juga mendesak OPD terkait memangkas alur birokrasi yang rumit. Akses informasi mengenai kriteria pendaftaran, mekanisme seleksi, hingga pengumuman kelulusan wajib dibuka secara transparan kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.
DPRD Kaltara memastikan fungsi pengawasan akan dijalankan secara melekat hingga seluruh dana beasiswa tersalurkan 100 persen. Penegasan ini merupakan komitmen legislatif dalam menjamin keadilan akses pendidikan tinggi bagi seluruh putra-putri daerah di Kalimantan Utara.
