Tanjung Selor, Kalpress.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014. Meski mencetak rekor mentereng, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang menegaskan predikat itu bukan tujuan akhir.
Hal tersebut disampaikan Zainal saat menghadiri Sidang Paripurna ke-14 di Gedung DPRD Kaltara, Senin (13/7), dengan agenda memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Langkah Strategis Pemprov Kaltara Dongkrak Kinerja Keuangan:
-
Target Realistis: Menetapkan target pendapatan berbasis data historis dan proyeksi makroekonomi.
-
Optimalisasi PAD: Memanfaatkan aset daerah, menggenjot ekonomi kreatif, pariwisata, serta ekonomi hijau.
-
Gerak Cepat Proyek: Mempercepat tender pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran.
-
Evaluasi Beasiswa: Memperketat pengawasan program Beasiswa Kaltara Unggul agar lebih tepat sasaran.
Zainal menyebut esensi utama dari APBD adalah dampak nyatanya di lapangan, bukan sekadar laporan administrasi yang rapi.
“Opini WTP merupakan sarana untuk memastikan APBD dikelola secara baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pertumbuhan ekonomi,” cetus Zainal.
