Tanjung Selor, Kalpress.ID– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (13/7). Langkah ini diambil untuk mempercepat digitalisasi retribusi demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Zainal menegaskan, mulai tahun anggaran 2026 ini ada pergeseran strategi penting. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara resmi ditunjuk sebagai lead sector TP2DD menggantikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Landasan Hukum Digitalisasi Transaksi Kaltara:
-
Kepres No. 3 Tahun 2021: Tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
-
Permendagri No. 56 Tahun 2021: Mengenai implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Zainal meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menarik retribusi untuk tidak lagi malas berinovasi. Penggunaan sistem pembayaran nontunai (cashless) dinilai menjadi kunci utama menutup celah kebocoran anggaran.
“Saya meminta dengan tegas kepada seluruh OPD pengampu retribusi untuk segera memaksimalkan segala potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara melalui berbagai inovasi dan kreativitas,” cetus Zainal.
Acara ini ditutup dengan keseruan Gebyar Pajak 2026. Pemprov Kaltara membagikan doorprize mulai dari lima unit sepeda listrik hingga logam mulia (emas) batangan bagi warga yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.
