Tarakan, Kalpress – Sejak Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMD) PDAM Tirta Alam Tarakan ditetapkan menjadi tersangka. Tentu, menimbulkan kekhawatiran tersendiri di masyarakat dalam beraktifitas di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara IRAW Ricky Valentino menuturkan, sejauh ini pihaknya tidak ingin menyikapi hal tersebut terlalu dalam. Meski demikian, menurutnya sebagai warga yang baik tentu IS harus mengikuti segala proses hukum yang ada.
“Yah menurut kami jalani saja proses hukum, kami tidak ingin menanggapi hal ini lebih jauh karena hal ini bukan bagian dari tim pemenangan Iraw. Tentu sebagai warga negara yang baik, menurut kami tentu harus mematuhi proses hukum,” ujarnya, Minggu (13/09/2020).
Menurutnya, sejauh ini pihak kepolisian sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu, ia menegaskan jika perkara tersebut tidak memiliki hubungan terkait Pilkada Kaltara melainkan hal ini murni merupakan kasus pidana.
“Bagi kami polisi sudah bekerja sesuai mekanisme yang berlaku. Dan kami tegaskan ini tidak ada hubungannya terkait Pilkada. Soal itu memang murni perkara hukum,” tukasnya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Yasser Arafat S.H, M.H mengungkapkan, dengan adanya kondisi ini tentunya cukup menimbulkan traumatis di masyarakat. Sehingga menurutnya media sosial bukanlah wadah yang tepat dalam menuangkan kritik.
“Dengan adanya kondisi ini, saya pikir adanya rasa trauma mengkritik di media sosial itu wajar, namun pejabat juga memiliki hak untuk tidak difitnah tapi masyarakat juga berhak atas pelayanan publik yang baik. Kalau misalnya masyarakat ingin melakukan kritik kepada pemerintah gunakan saluran yang sudah ada,” jelasnya.
“Bagi saya media sosial memang kurang tepat untuk menuangkan kritik. Kalau memang mau mengkritik lebih elegan kita bisa memanfaatkan media cetak atau online. Dalam hal ini misalnya ada tindak pidana, itu bisa dilaporkan saja kepada wadah yang sudah ada,” sambungnya.
Dijelaskannya, media sosial sangatlah rawan terhadap jeratan hukum bagi penggunanya. Walau begitu, menurutnya melakukan kritik sah-sah saja dengan menyertai data yang jelas.
“Bagi saya medsos bukan wadah yang aman bagi kita mengkritik seseorang. Karena yang melihat kan bukan hanya orang yang kita kritik, tapi semua orang. Kalau kita punya data tidak masalah, tapi kalau kita tidak punya data itu bisa menjadi bomerang buat kita,”tuturnya.
Lanjutnya, di saat momentum pilkada saat ini, tentunya masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menuangkan kritik di media sosial. Jika tidak, maka hal itu tentu dapat merugikan diri sendiri.
“Apalagi saat ini kan sudah memasuki momentum pilkada, sehingga kita harus sangat mewanti-wanti gaya mengkritik kita di medsos. Jangan sampai mengarah pada fitnah,” pungkasnya. (KT/RMA)
