TARAKAN, Kalpress.ID – Upaya memastikan arus informasi tetap mengalir hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di perbatasan Kalimantan Utara, menjadi fokus utama dalam kegiatan evaluasi Public Service Obligation (PSO) bidang pers.
Bertempat di Tarakan, LKBN Antara Biro Kalimantan Utara, bersama Komdigi RI, menggelar sesi Monitoring, Evaluasi, dan Forum Group Discussion (FGD) pada Rabu (26/11/2025).
Acara ini mempertemukan langsung para pihak pelaksana PSO dan mitra media lokal.
Kepala Biro LKBN Antara Kaltara, Susylo Asmalyah, menjelaskan tujuan utama pertemuan tersebut.
“Kita hari ini melaksanakan monitoring evaluasi dan FGD antara Komdigi, LKBN Antara, serta para mitra. Tujuannya untuk menerima masukan terkait kerja sama kami selama ini, khususnya dalam distribusi berita Antara di daerah pedalaman dan perbatasan,” ujar Susylo.
Pertemuan ini dihadiri oleh tim monev Komdigi, Korbisol Antara dari pusat, serta deretan media mitra Kaltara, termasuk Benuanta, Radar Tarakan, Kaltara TV, Teras Kaltara, Harian Rakyat Kaltara, dan Koran Kaltara. Turut hadir pula perwakilan akademisi dari Politeknik Bisnis Kaltara dan Diskominfo Kalimantan Utara.
Dalam sesi diskusi, seluruh mitra media yang hadir menyuarakan harapan yang sama: agar program PSO dapat kembali berjalan pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran yang lebih memadai.
Hal ini dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan pemberitaan di kawasan perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara yang sangat membutuhkan akses informasi valid.
“Harapan kami, kerja sama bisa terus berlanjut tahun berikutnya. Kami berkomitmen memberikan informasi yang valid, akurat, dan dapat dibaca langsung dari sumbernya, yaitu Antara,” tutup Susylo, menegaskan komitmen Antara dalam memperkuat sinergi ke depan.
Sebagai tindak lanjut, tim gabungan direncanakan akan melakukan kunjungan langsung ke kantor-kantor mitra pada hari kedua untuk melihat implementasi PSO di lapangan.
