HUT Kaltara ke 9! PMKRI Buka Suara Soal Pendidikan, Lingkungan, dan Infrastruktur
Penulis: Andriano Jimmy
Koordinator Lapangan
IMM, PMKRI, Pembebasan
Andriano Jimmy, Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). (Foto: Istimewah)Tarakan, Kalpress — Pemerataan Fasilitas Pendidikan. Saat ini sekolah di wilayah Kalimantan Utara khususnya di daerah pelosok pedalaman masih banyak saudara-saudara kita yang mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk menerima pendidikan namun terkendala faslitias yang kurang memadai sehingga mempengaruhi sekaligus menghambat mereka.
Bahkan disana di saat seperti ini di pandemi covid 19 saudara kita masih tidak tahu mengoperasikan laptop dan telepon genggam, karena dengan adanya peraturan pemerintah di masa pandemi bahwa setiap anak didik maupun guru akan melakukan proses belajar daring.
Akan tetapi di daerah pendalaman masih belum ada akses jaringan internet dan ini juga merupakan salah satu kendala. Fakta yang di dapat tidak semua yang terjadi ini salah mereka kesulitan mereka untuk menjangkau akses lokasi sekolah yang menjadi masalah serius bagi pemerintah dikarena kan mereka harus berjalan kaki berpuluh puluh kilometer dan harus menyebrangi sungai.
Tidak hanya itu di Kabupaten Malinau masih di nilai kurang untuk tenaga pendidiknya mengapa demikian bisa disimpul kan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer karena saat ini yang paling dibutuhkan iyalah SDM.
Sumber daya manusia yang baik di hasilkan dari sumber daya manusia yang baik pula, itulah mengapa kita perlu merawat dan memperhatikan kesejahteraan guru honorer karena itu memang hak mereka yang perlu di perjuangkan.
Pencemaran Lingkungan. Kejadian jebolnya tanggul penampungan limbah pertambangan batu bara, Kolam Tuyak, milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), yang mengakibatkan mengalirnya limbah tambang ke Sungai Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) sudah 6 bulan lalu terjadi.
Konon Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malinau dan pihak Kepolisian bahkan juga sudah melakukan investigasi dan melakukan uji laboratorium terhadap air sungai Malinau, namun hingga kini hasilnya belum juga disampaikan kepada publik. Tidak transparannya hasil investigasi dan hasil uji laboratorium itu belakangan memicu warga untuk mengajukan permohonan gugatan informasi publik.
Tidak hanya di permasalahan di Malinau, di kota Tarakan masih ada juga beberapa pabrik seperti di Tanjung Batu yang proses penyelesaian mengenai limbah dan sampah yang tidak ada kejelasan sama sekali.
Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan jalan tol Malinau-Krayan pada 12 juni 2019 Jalan Malinau – Krayan, tinggal 15 Persen Lagi Terhubung Dan jalan itu sudah bisa dilalui kendaraan bermotor sejak akhir 2020. Tapi nyatanya hingga saat ini, justru penduduk lokal
membutuhkan rute jalan yang lain, dan itu belum dibangun.
Di dalam hutan pegunungan menuju Krayan belum sepenuhnya bisa disebut sebagai jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor karena itu masih jalur tanah atau off-road. Ini juga dapat menyebabkan masalah baru yang dimana mengenai program BBM 1 harga yang belum mencapai daerah-daerah perbatasan Kaltara, faktanya harga BBM di daerah perbatasan masih berkisar Rp 20.000 per liter.
Editor: Redaksi Kalpress.id
