IDI Kaltara: “Dana PPKM Rp 26M, Pastikan Masyarakat Bisa Mengakses Bansos dan Pemulihan Ekonomi”

Ketua (IDI) Kaltara, Dr. Franky Sientoro, S.Pa.,

IDI Kaltara: “Dana PPKM Rp 26M, Pastikan Masyarakat Bisa Mengakses Bansos dan Pemulihan Ekonomi”

Ketua (IDI) Kaltara, Dr. Franky Sientoro, S.Pa.,

Tarakan, Kalpress — Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, yang tak lain PPKM diterapkan untuk mengendalikan pandemi.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hali ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltara, Dr. Franky Sientoro, S.Pa., mengatakan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah juga harus menggelontorkan berbagai program bantuan kepada masyarakat terdampak sosial ekonomi, dari bantuan sosial hingga bantuan pemulihan ekonomi, selain penanganan Covid19.

“Memang PPKM ini memang harus dijalankan, karena waktu itu saya rapat kemarin di provinsi sebenarnya ada dana yang cukup besar loh dalam rangka membantu usaha kecil dalam masa covid ini, saya kalau tidak salah bocorannya sebanyak Rp 26 Miliyar untuk membantu PPKM dan masyarakat kecil lainya. Itu ditingkat Provinsi, belum lagi di tingkat kabupaten dan kota pasti ada lagi dana untuk itu” Jelasnya kepada Kalpress.id saat ditemui di RSUD Kaltara (12/08/2021).

Menurutnya, Dana yang cukup banyak itu jika di maksimalkan dan diperuntukan bagi pelaku usaha menengah kecil dan masyarakat yang terdampak, sehingga PPKM dapat sedikit diperketat dan pemerintah dan masyarakat dapat memahami bersama. Dengan begitu akan terjadi penurunan kasus yang signifikan.

“Untuk dananya sendiri yang jelas dari hasil rapat itu kita melihat ada dana yang cukup, untuk usaha menengah kecil atau masyarakat yang terdampak Covid, nah kalau itu dimaksimalkan menurut saya dipakai untuk memaksimalkan subsidi atau bantuan kepada pengusaha kecil ini, saya berpikir masyarakat siap menerima, sehingga kita melaksanakan sedikit ppkm yang lebih ketat”

“Jika bisa memaksimalkan menyalurakan dana itu dengan bagus lalu masyarakat paham, 2 minggu saja kita ketat bersama itu akan terjadi penurunan yang signifikan dari kasus, setelah ada penurunan kita tekankan terus agar turun lagi kasus ini. Kalau kita PPKM agak longar ya resikonya seperti ini, angka kita kemarin itu nomor dua dengan kasus terbanyak secara nasional berdasarkan per seribu juta penduduk. Terangnya.

 

Penulis : Ahmadnurmansyah

Editor : Redaksi Kalpress.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *