Tarakan, Kalpress – Maraknya Pro dan kontra Vaksinasi COVID-19 di masyarakat, menimbulkan polemik tersendiri bagi langkah strategis pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19.
Ketua Cabang PMII Tarakan Sakti Abimayu menuturkan, saat ini konsumtif informasi dimedsos tidak dapat difilter oleh masyarakat, sehingga sulit membedakan mana berita yang mengandung unsur hoaks dan fakta, hal ini tentu menyulitkan kinerja pemerintah dalam penyebaran vaksinasi COVID-19 dilapisan masyarakat.
“Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memberikan izin penggunaan vaksinasi dikalangan medis dan masyarakat umum. Tentu hal ini merupakan sebuah aturan dan kebijakan yang baik mengingat angka positif COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin tinggi,” ujarnya, (12/01/2020).
“Langkah strategis dari pemerintah kemudian dibutuhkan dalam menghadapi isu negatif mengenai bahayanya vaksinasi COVID-19 maka dibutuhkan ruang-ruang akademik/pakar kesehatan dalam melakukan penelitian ini, serta memberikan informasi yang akurat dan continue dari pemerintah, dan kalau perlu dibantu oleh organisasi masyarakat, sehingga angka kasus COVID-19 di Indonesia bisa berkurang,” sambungnya.
Ia menjelaskan, untuk keluar dari situasi ini dibutuhkan langkah dan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama memberantas virus COVID-19 agar ekonomi, politik, dan pendidikan bisa berjalan normal kembali dengan cara mendukung upaya dari pemerintah untuk menyebarkan vaksinasi COVID-19 kepada warga Negara Indonesia.
“Mari bersama-sama kita membentengi diri dari berita-berita yang tidak akurat yang menimbulkan kesan kengerian terhadap vaksinasi COVID-19 yang sebentar lagi mungkin akan dilakukan pemberian secara massal. Sehingga secara bertahap kita mampu menghadapi dan menghapuskan bencana ini,” Pungkasnya. (KT/RMA).
