Jakarta, Kalpress – Pelaksanaan Debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara diwarnai banyak hal menarik saat debat berlangsung. Seperti pembahasan peangganan COVID-19 dan terkait dilema guru honorer.
Dalam pertanyaan debat berlangsung, Prof Dr Adri Paton sebagai moderator dalam debat tersebut mempertanyakan kepada kontestan terkait upaya meminimalisir angka kematian seorang ibu di Kaltara.
“Langkah strategis yang bapak lakukan, dalam menurunkan angka kematian ibu di Kaltara kalau bapak menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Kaltara.
Menanggapi pertanyaan tersebut, H.Udin Hianggio selaku paslon nomor urut 1 mengungkapkan, jika hal tersebut membutuhkan peningkatan kemampuan dan kompetensi bagi tenaga kesehatan (nakes). Dengan begitu, menurutnya kematian dapat diminimalisir.
“Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, adalah meningkatkan kemampuan para medis kita baik di rumah sakit maupun di puskesmas, agar mereka bisa lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita,” ujarnya, Sabtu (15/11/2020).
“Kedua kami memberikan pendidikan kepada nakes kita agar mereka mampu mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Ketiga adalah mengoptimalisasi kesadaran masyarakat untuk selalu hidup sehat,” sambungnya.
Lanjutnya, selain itu juga dibutuhkan peningkatan tehknologi alat kesehatan (Alkes) dalam menunjang kemampuan nakes. Dengan begitu, tentunya angka kematian dapat ditekan dengan upaya penyelamatan.
“Yang keempat adalah peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas sampai kepada rumah sakit. Keenam adalah peningkatan tehknologi bagi seluruh puskesmas,” tuturnya.
Sementara itu, saat pembahasan beralih kepada dilema tenaga dan guru honorer paslon nomor urut 2 IRAW menjelaskan jika sejauh ini permasalahan tenaga honorer cukuplah kompleks. Sehingga, hal itu yang membuat pemerintah pusat kesulitan dalam menangganinya. Meski demikian, sebagai gubernur ia menegaskan sejauh ini sudah betupaya mengambil inisiatif dalam mensejahterakan tenaga honorer khususnya para guru.
“Di Indonesia memiliki sekitar 418 ribu tenaga honorer. Dan ini masih merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Yang paling besar dari tenaga honor adalah tenaga guru. Kalau kami terpilih kembali sebagai Gubernur, maka kami akan melanjutkan dan berusaha meningkatkan besaran insentif kepada para guru dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA,” tuturnya.
Sehingga menurutnya, sejauh ini upaya inisiatif yang dilakukan setidaknya cukup membantu para guru dalam mencukupi kebutuhan hidup.
“Sebenarnya itu menjadi taggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota tapi selama saya menjabat sebagai pelaksana jabatan gubernur, kami memberikan insentif Rp 500 ribu rupiah untuk guru honorer,” jelasnya.
“Yang kedua kami memperjuangkan tenaga honorer ini untuk seleksi agar mereka dapat terangkat menjadi CPNS. Ketiga, kami bersama DPR akan mengusulkan perubahan undang-undang aparatur sipil negara (ASN) no 5 tahun 2014, untuk ada pengkhususan pengecualian untuk para tenaga honorer,” pungkasnya (KT/RMA)
