TANJUNG SELOR, Kalpress.ID – Keterbatasan fiskal daerah yang memicu efisiensi anggaran tidak menyurutkan langkah DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam memperjuangkan nasib rakyatnya.
Jajaran wakil rakyat Kaltara menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan dan pedalaman, bakal tetap dikawal hingga terealisasi.
Untuk menyiasati keterbatasan APBD, DPRD Kaltara memilih bergerak cepat mendorong koordinasi intensif dengan kementerian terkait di Jakarta. Langkah ini diambil guna mengejar alokasi dana APBN serta mendesak realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum tersalurkan.
“Meski kondisi anggaran daerah kita terbatas, perjuangan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Aspirasi yang disampaikan warga saat reses maupun audiensi tetap jadi skala prioritas. Mana yang tidak bisa ditutup APBD, kita dorong pembiayaannya lewat APBN atau program kementerian,” tegas anggota DPRD Kaltara H. Hamka.
Beberapa isu strategis yang terus dikawal ketat di tengah keterbatasan anggaran ini meliputi percepatan pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan seperti Krayan, keberlanjutan Beasiswa Kaltara Unggul, hingga penguatan ekonomi kreatif dan UMKM.
DPRD Kaltara berharap masyarakat tetap optimis, karena sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat akan terus dipererat demi kemajuan Bumi Benuanta.
