TARAKAN, Kalpress.ID – Pemerintah Kota Tarakan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam memperkuat pengawasan maritim di wilayah perbatasan. Hal ini terungkap saat Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menerima kunjungan Kepala Markas Zona Bakamla Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, pada Kamis (26/2/2026).
Kunjungan koordinasi ini membahas rencana strategis nasional terkait implementasi National Maritime Security System (NMSS) dan sistem radar Over The Horizon Radar (OTHR).
Tarakan Sebagai Titik Strategis ALKI II
Dalam pertemuan tersebut, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya memaparkan bahwa pemerintah pusat berencana membangun 35 titik NMSS di seluruh Indonesia. Kota Tarakan terpilih sebagai salah satu lokasi prioritas karena posisi geografisnya yang krusial.
“Posisi Tarakan sangat strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), yang merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat dan penting bagi keamanan nasional,” ungkap pihak Bakamla.
Selain NMSS, Bakamla juga akan mengembangkan Radar OTHR. Teknologi ini memiliki keunggulan dalam deteksi jarak jauh (melampaui cakrawala), yang memungkinkan pemantauan aktivitas di laut lepas secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Dukungan Pemerintah Kota
Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, menyambut hangat rencana tersebut. Menurutnya, penguatan sistem keamanan laut adalah kebutuhan mendesak bagi kota kepulauan seperti Tarakan guna menjamin stabilitas wilayah dan perlindungan sumber daya kelautan.
Langkah selanjutnya yang akan diambil Pemkot Tarakan antara lain:
-
Koordinasi Lintas Sektor: Melakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk sinkronisasi program.
-
Persiapan Lahan: Menindaklanjuti kebutuhan lahan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur radar dan fasilitas pendukung NMSS.
-
Dukungan Administrasi: Memastikan proses perizinan dan persiapan teknis berjalan lancar demi percepatan proyek strategis nasional ini.
Dengan hadirnya NMSS dan Radar OTHR ini, diharapkan pengawasan terhadap ancaman maritim seperti pencurian ikan, penyelundupan, hingga pelanggaran batas wilayah di perairan utara Kalimantan dapat ditekan secara signifikan.
