Tarakan, Kalpress.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap Lapas Kelas II A Tarakan usai insiden penikaman yang menewaskan seorang narapidana, Rabu (24/9/2025).
HMI juga menyindir sikap Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur (Ditjenpas Kaltim) yang dinilai terkesan abai dalam menyikapi kasus ini.
Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WITA di dalam blok hunian. Seorang napi berinisial AB menikam rekannya AT di bagian dada kiri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
Ketua Umum HMI Cabang Tarakan, Masaude, menyebut peristiwa ini sebagai bukti lemahnya sistem keamanan dan pengawasan di Lapas Tarakan.
“Nyawa narapidana sama berharganya dengan warga negara lain. Tewasnya napi karena penikaman jelas menunjukkan adanya kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan. Diamnya Kanwil Ditjenpas Kaltim hanya memperlihatkan sikap abai terhadap persoalan serius ini,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
HMI Cabang Tarakan menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku penikaman semata. Kanwil Ditjenpas Kaltim diminta segera melakukan evaluasi total, mencakup sistem keamanan, SOP pengawasan blok hunian, hingga integritas petugas Lapas Tarakan.
“Jika terbukti ada kelalaian, maka Kalapas Tarakan dan jajarannya harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan hanya berhenti pada pelaku, sebab itu sama saja menutup mata terhadap akar masalah,” tegas Masaude.
Lebih lanjut, HMI menilai peristiwa ini mencoreng citra lembaga pemasyarakatan dan memperlihatkan lemahnya perlindungan hak asasi narapidana yang seharusnya dijamin negara.
Sebagai kontrol sosial, HMI berkomitmen mengawal kasus ini agar tidak tenggelam dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dari pihak berwenang.
“Jangan sampai masyarakat menilai nyawa napi di balik jeruji dianggap murah,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan, khususnya di Kalimantan Utara. (HmI Tarakan)
