Tarakan, Kalpress – Seruan Menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar, muncul di Kalimantan Utara.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND Kaltara Mohammad Aswan menilai kenaikan BBM akan menambah penderitaan dan kesengsaraan hidup rakyat Indonesia yang sementara berjuang memulihkan ekonominya akibat Pandemi Covid-19.
“Melihat kondisi saat ini di tengah ketidakstabilan ekonomi muncul lagi isu rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di mana masyarakat kita belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19,” Jelasnya kepada Kalpress, Senin (29/08/2022).
Ia menambahkan, persoalan ini dirasakan juga masyarakat di kabupaten Nunukan, yang mana beberapa bulan terakhir pasokan BBM yang tidak stabil mengakibatkan Kabupaten Nunukan mengalami krisis BBM di wilayah perkotaan.
“maka hal ini kami menanggapi bukan merupakan persoalan Nasional saja, akan tetapi pemerintah daerah berperan penting dalam situasi seperti ini.” Sambungnya.
“Kami menerima laporan dari LMND Nunukan bahwa beberapa bulan terakhir ini Nunukan mengalami kelangkaan BBM, kami rasa perlu ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait persoalan ini”
Ia menerangkan, ada sekitar 64 juta UMKM yang bergantung pada BBM bersubsidi. Ongkos produksi pasti akan naik. Begitu pula, para petani dan nelayan. “Dampaknya akan sangat membebani mereka dan kemungkinan banyak yang akan kehilangan pekerjaan lagi” tegasnya.
Di tambahkan lagi dengan alokasi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Pihaknya mengharapkan ada peran yang signifikan dari pemerintah pusat dan daerah terkait pendistribusian BBM.
“Perlu ada revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi. Juga, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan,” lanjutnya.
Daripada menaikan harga BBM bersubsidi, ia menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran pembangunan yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan mengenakan pajak progresif bagi mereka yang memiliki kekayaan besar untuk menambal subsidi rakyat.
“Apabila pemerintah tetap akan menaikkan Harga BBM subsidi, maka kami LMND Se-Kaltara akan melakukan aksi penolakan di setiap kabupaten-kota yang ada di Kaltara.” Tutupnya.
