Tanjung Selor, Kalpress.ID – Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan bahwa sekitar 600 hingga 900 tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan masih belum bisa diakomodir dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun skema PPPK paruh waktu.
Menurutnya, mayoritas tenaga kerja tersebut berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), terutama petugas kebersihan dan pekerja taman yang setiap hari menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.
“Kita menunggu regulasi yang kuat. Bagaimana posisi legal maupun status itu kita buatkan supaya aman bagi pekerja kita yang hari ini masih berada dalam naungan pemerintah daerah namun tidak tercover dalam PPPK paruh waktu,” katanya, Rabu (1/10/2025).
Bupati menambahkan, meski pemerintah pusat sudah menetapkan formasi PPPK, masih ada kelompok pegawai yang belum terakomodasi, termasuk mereka yang bekerja setiap hari di lapangan.
Karena itu, Pemkab Bulungan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini tengah mengkaji kemungkinan penyelesaian status tenaga kerja tersebut.
“Di atas PPPK paruh waktu itu masih ada sekitar 600–900 pegawai. Ini yang juga harus diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai aturan, agar tidak menimbulkan persoalan kompetensi maupun pengurangan tenaga kerja,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa tenaga kerja ini merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun teknis lainnya.
Karena itu, mereka harus mendapat kepastian status agar tetap terjamin secara legal dan tidak dirugikan.
“Mereka inilah yang menjadi teman kita semua dalam melaksanakan tugas di lapangan. Maka, kita harus mencari jalan keluar agar status mereka bisa aman dan jelas,” tambahnya.
Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata atas kontribusi para tenaga kerja tersebut.
Dirinya memastikan Pemkab Bulungan akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja.
“Kalau bicara soal tenaga kerja ini, bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal pengabdian mereka setiap hari. Maka, saya minta regulasi yang akan lahir nanti bisa memberikan keadilan bagi semua, terutama mereka yang selama ini bekerja penuh untuk daerah,” pungkasnya. (Ramlan)
