Tanjung Selor, Kalpress.ID – Kabupaten Bulungan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai daerah terbaik pertama dalam pelaksanaan program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Bulungan Hijau.
Penghargaan ini diberikan dalam ajang Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemkab Bulungan dalam mengintegrasikan aspek ekologis dalam kebijakan anggaran dan pembangunan desa.
Acara yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dan pejabat tinggi kementerian.
Di antaranya Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Kegiatan juga dirangkai dengan diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”
Dalam pernyataannya, Bupati Syarwani mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diraih.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bulungan berhasil meraih penghargaan TAKE Bulungan Hijau terbaik pertama yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya. Ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerja keras seluruh elemen di daerah, khususnya masyarakat desa,” ujar bupati.
Menurut Bupati, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bulungan dalam membangun desa secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis ekologi.
“Program TAKE bukan hanya soal insentif anggaran, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi dari desa untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Lanjut bupati, pada tahun 2025, Pemkab Bulungan mengalokasikan Rp 7 miliar untuk mendukung pelaksanaan program TAKE Bulungan Hijau—naik dari Rp 5 miliar pada tahun sebelumnya.
Dana ini dikompetisikan untuk desa-desa yang mampu menyusun dan melaksanakan program pembangunan berbasis ekologi, mulai dari wilayah hulu Sungai Kayan hingga pesisir Tanjung Palas Tengah dan Sekatak.
Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah desa dalam memanfaatkan program ini. Ia menyoroti masih adanya desa yang belum maksimal berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.
Ia menyebutkan keberhasilan Desa Pejalin dan Antutan yang mampu mengembangkan produk olahan cokelat sebagai contoh inspiratif.
“Melalui TAKE, kita dorong satu desa satu produk unggulan yang tidak hanya berorientasi pasar lokal, tapi juga berdaya saing di pasar nasional,” ujarnya.
Hana A. Satriyo, Country Representative The Asia Foundation, mengapresiasi dukungan kepala daerah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dan pengendalian emisi gas rumah kaca.
Ia menegaskan target pemerintah dalam pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 dan penurunan emisi sebesar 31 persen pada 2030.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau.
Ia mengapresiasi program TAKE sebagai terobosan daerah dalam menjawab isu lingkungan dengan pendekatan yang konkret dan berkelanjutan. (Ramlan)
