Tanjung Selor, Kalpress.ID – Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa program transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada tahun 2025 ini murni diperuntukkan bagi masyarakat lokal.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya dugaan masuknya transmigran dari luar Pulau Kalimantan.
“Yang bisa saya klarifikasi dan pastikan bahwa di Kabupaten Bulungan memang tahun ini ada program dari pemerintah pusat. Tapi saya pastikan, sekitar 55 kepala keluarga (KK) yang mengikuti program tersebut adalah murni warga lokal,” kata Bupati Syarwani.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari penyelesaian komitmen program transmigrasi tahun 2019 yang sempat tertunda.
Kementerian Transmigrasi memberikan alokasi untuk 55 KK yang berasal dari Kabupaten Bulungan sendiri, bukan dari luar daerah seperti Pulau Jawa.
“Bukan mendatangkan dari luar Kalimantan, tapi ini jatah yang belum terlaksana pada 2019, dan baru direalisasikan tahun ini. Warga yang masuk program itu berasal dari wilayah Kabupaten Bulungan, mereka adalah penduduk asli kita,” tegasnya.
Syarwani menjelaskan bahwa penempatan peserta transmigrasi lokal tersebut berada di wilayah Tanjung Buka, sebagian besar di kawasan SP 1 hingga SP 10.
Ia juga menegaskan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada program penerimaan transmigrasi dari luar Kabupaten Bulungan.
Terkait dengan isu terbaru mengenai kemungkinan masuknya transmigrasi luar daerah, Syarwani menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas komunikasi awal dan belum ada keputusan resmi.
Ia menekankan bahwa bila pun hal itu akan dibahas, Pemerintah Daerah akan lebih dulu memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur.
“Kalau pun kita ingin melaksanakan program transmigrasi, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Terutama kondisi lahan di SP 1 sampai SP 10, yang hingga kini pun masih memerlukan pembinaan dan peningkatan infrastruktur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syarwani menyebut bahwa sejak tahun 2021, tidak ada alokasi anggaran dari APBD Bulungan untuk program transmigrasi.
Semua program yang berjalan saat ini merupakan bagian dari skema dan pendanaan pemerintah pusat.
“Kalau ke depan ada rencana pengembangan, kami lebih mengarah ke pemberdayaan masyarakat lokal. Program transmigrasi yang ada sekarang pun adalah bagian dari tanggung jawab daerah, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat Bulungan,” pungkasnya. (Ramlan)
